AMBON – Seragp24.id // Konsorsium Pemuda Seram (Konsperam) menilai sejumlah pernyataan anggota DPRD Provinsi Maluku dalam merespons pandangan Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, terkait distribusi anggaran dalam APBD Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2026 perlu dilihat secara objektif dan proporsional.
Melalui salah satu fungsionarisnya, Fadel Rumakat, Konsperam menegaskan bahwa pernyataan Abdullah Vanath dalam Rapat Paripurna DPRD Maluku pada Rabu malam, 30 September 2026, semestinya ditempatkan sebagai bagian dari fungsi pemerintah daerah dalam menyampaikan pandangan mengenai pemerataan pembangunan, bukan justru dipersepsikan sebagai upaya menyalahkan DPRD.
Menurut Fadel, Wakil Gubernur sebagai bagian dari Pemerintah Provinsi Maluku memiliki kewenangan dan kepentingan untuk menyampaikan pandangan mengenai distribusi pembangunan di 11 kabupaten/kota.
“Pernyataan Wakil Gubernur Abdullah Vanath harus dilihat sebagai pikiran dan masukan terhadap proses pembangunan Maluku. Jangan setiap kritik atau pertanyaan terhadap distribusi anggaran langsung dipersepsikan sebagai serangan terhadap DPRD,” tegas Fadel.
Ia mengatakan, substansi yang disampaikan Vanath justru menyentuh persoalan penting, yakni bagaimana memastikan seluruh kabupaten/kota mendapatkan perhatian pembangunan secara proporsional.
Fadel menilai perdebatan mengenai APBD-P 2026 tidak semestinya berhenti pada persoalan apakah pembahasan telah dilakukan bersama antara DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Menurutnya, yang jauh lebih penting adalah memastikan hasil akhir kebijakan anggaran benar – benar menjawab kebutuhan pembangunan masyarakat di seluruh wilayah Maluku.
“Bahwa pembahasan dilakukan bersama, itu merupakan proses. Tetapi masyarakat juga berhak mempertanyakan hasilnya. Apakah seluruh daerah telah memperoleh perhatian yang proporsional? Itu substansi yang harus dijawab,” ujarnya.
Fadel menegaskan, keberadaan 11 kabupaten/kota di Maluku harus menjadi dasar dalam membangun perspektif pemerataan.
Ia mempertanyakan apabila terdapat daerah yang tidak mendapatkan program dalam suatu skema pembiayaan tertentu, termasuk Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) dan Kepulauan Aru, maka penjelasan mengenai alasan, indikator, serta alternatif pembiayaannya harus disampaikan secara terbuka kepada publik.
“Kalau memang ada program yang tidak masuk dalam skema PT SMI karena persyaratan teknis atau indikator pembiayaan, jelaskan secara terbuka. Apa programnya, apa persyaratannya, mengapa tidak lolos, dan kemudian dialihkan melalui skema apa. Dengan begitu tidak ada ruang bagi publik untuk menduga – duga,” kata Fadel.
Lanjutnya kata dia, karena pembiayaan tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintah daerah, maka pembahasannya harus dilihat dalam perspektif kepentingan pembangunan Maluku secara keseluruhan.
“Ini bukan semata – mata soal siapa yang menang dalam pembahasan anggaran. Ini soal kepentingan masyarakat Maluku. Karena itu jangan sampai pembahasan anggaran menggunakan pendekatan peta kepentingan politik wilayah,” tegasnya.
Ia menambahkan, jika terdapat dua daerah yang tidak masuk dalam peta anggaran SMI apakah SBT dan Aru bukan bagian dari Maluku?
Konsperam juga menyayangkan munculnya respons sejumlah anggota DPRD yang dinilai terlalu menekankan persoalan kelembagaan dibanding substansi pernyataan Vanath.
Menurut Fadel, perbedaan pandangan mengenai anggaran merupakan hal yang wajar dalam proses pemerintahan dan demokrasi.
“Kalau ada pandangan berbeda, jawab dengan data. Jangan menyerang pribadi atau mempertanyakan posisi politiknya. Kalau DPRD memiliki data bahwa seluruh daerah telah mendapatkan perhatian secara proporsional, sampaikan data itu kepada publik,” katanya.
Ia menilai pernyataan Vanath tidak harus dipahami sebagai tudingan bahwa DPRD secara sengaja mengabaikan daerah tertentu.
“Wagub menyampaikan pikiran. Pikiran itu boleh dikritik, tetapi jangan kemudian pernyataannya dipelintir seolah – olah beliau sedang menyerang DPRD. Justru yang harus dilakukan adalah menjawab substansi yang beliau sampaikan,” tegas Fadel.
Konsorsium Pemuda Seram (Konsperam) menegaskan 11 Kabupaten/Kota Harus Diperlakukan Secara Proporsional.
Fadel Rumakat kembali menegaskan bahwa pembangunan Maluku tidak boleh hanya dilihat dari kepentingan satu atau beberapa wilayah.
“Maluku ini 11 kabupaten/kota. Karena itu kebijakan anggaran juga harus memiliki perspektif pemerataan. Bukan berarti semua daerah harus mendapatkan jumlah anggaran yang sama, tetapi seluruh daerah harus mendapatkan perhatian berdasarkan kebutuhan, kondisi geografis, tingkat pelayanan dasar, serta prioritas pembangunan masing – masing,” jelasnya
Konsperam juga meminta Pemerintah Provinsi Maluku dan DPRD membuka informasi mengenai mekanisme pembiayaan program melalui PT SMI maupun PT Bank Maluku – Maluku Utara.
“Jangan membangun opini bahwa Wagub keliru hanya karena beliau mempertanyakan pemerataan. Justru pertanyaan itu harus dijawab secara terbuka. Jangan sampai perbedaan pandangan dalam forum resmi kemudian berkembang menjadi upaya membangun sentimen terhadap pribadi seseorang,” tegasnya.
Fadel menegaskan bahwa Konsperam berdiri pada kepentingan pemerataan pembangunan dan tidak sedang membela kepentingan politik tertentu.
“Yang kami bela adalah prinsip keadilan pembangunan. Kalau ada daerah yang belum mendapatkan porsi pembangunan melalui satu skema pembiayaan, maka pertanyaannya sederhana apa alasannya dan bagaimana solusinya ? Itu yang harus dijelaskan,” katanya.
Pemuda Seram Dukung Kritik Konstruktif Abdullah Vanath. Ini soal keadilan pembanguna, bukan soal kepentingan sekelompok orang tertentu, kita ini bernegara jangan mengakomodir sepihak mengabaikan sepihak sesuai selera politik.
“Karena itu, jangan main peta kepentingan dalam pembahasan anggaran. Maluku harus dibangun secara adil, terbuka dan proporsional. Kritik Wagub harus diterima sebagai bagian dari kontrol internal pemerintahan, bukan dijadikan alasan untuk menyerang beliau,” pungkas Fadel.
Rep_Tim
