BATU BARA — Sergap24, Id – Suara Kelompok Tani Perjuangan Lubuk Hulu kini menghadapi tekanan hukum yang justru memicu pertanyaan besar soal keadilan! Laporan yang disampaikan Budiman, S.H. — pengacara Bungsen — terhadap kelompok tani terkait lahan seluas 42 hektar di Desa Lubuk Hulu, Kecamatan Datuk Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, kini berlanjut dengan surat panggilan penyelidikan dari Polres Batu Bara.
Padahal, bagi Kelompok Tani Perjuangan Lubuk Hulu, penguasaan tanah ulayat seluas 42 hektare milik masyarakat Desa Lubuk Hulu (dahulu Desa Lubuk Besar) bukan tanah yang bisa diklaim sepihak. Yang ingin mereka perjelas justru sebaliknya: apakah dasar surat tanah yang dimiliki Bungsen itu sah dan berdasar hukum?
Jadi ,Kami pertanyakan atas panggilan Sunardi , mukhlisi dan Muhammad Jamil atas Laporan Polisi No. LP/B/274/VIII/2026/SPKT/Polres Batu Bara/Polda Sumut, tgl 5 Agustus 2026, Pelapor: Budiman, S.H. (atas nama Bungsen) perihal Dugaan tindak pidana: Penyerobotan tanah & memakai tanah tanpa izin — Pasal 6 ayat (1) huruf b Jo Pasal 2 PP No. 51 Tahun 1960.
“Kami mempertanyakan kinerja Polres Batu Bara dalam menangani kasus Lahan 42 hektar tanah ulayat warisan leluhur warga Lubuk Hulu — asal-usulnya kami paham betul dari generasi ke generasi. Kami tidak menolak proses hukum. Yang kami minta: Polres harus profesional, JANGAN ADA INTERVENSI maupun paksaan kasus. Jangan hanya mendengar satu pihak saja.”
Abdul Rahman, Wakil Ketua Kelompok Tani Perjuangan Lubuk Hulu “Sejak tahun 1930, lahan itu sudah dikelola dan ditanami padi serta cabai secara turun-temurun. Dulu kami tak punya surat karena memang itu tanah ulayat milik bersama.” Katanya Kepada Awak Media, Rabu, 26 Agustus 2026
Warga masih mengingat dengan jelas sejarah tanah itu. Sejak tahun 1930, lahan tersebut sudah dikelola secara turun-temurun oleh masyarakat ditanami padi dan cabai. Pada tahun 1960-an, sempat direncanakan pembangunan lapangan pesawat terbang oleh AURI, namun rencana itu tak pernah terealisasi dan lahan kembali menjadi hutan. Namun yang sangat aneh dan mencurigakana tiba-tiba tanah itu diklaim diserahkan kepada Wasinton Situmorang pada tahun 1982 melalui perwakilan INKAPAU/KODAU I.
Merujuk Surat Markas Besar Angkatan Udara No.04/21/19/Disfaskonau dan Surat Ketua DPRD Asahan No.3093/1073 tanggal 11 Juni 2004, tanah seluas 42 hektare itu sama sekali BUKAN milik TNI Angkatan Udara.
Belum lagi terkait dokumen tanggal 09 Maret 1995. Diduga kuat, Kepala Desa Lubuk Besar saat itu Agus Tarianto memalsukan tanda tangan Rami Mustak Napitupulu selaku Kepala Dusun II pada Surat Risalah Pengukuran Tanah. Tanda tangan palsu itulah yang dijadikan dasar menerbitkan surat ukur atas nama Wasinton Situmorang
Yang jadi pertanyaan Kami, Bagaimana mungkin tanah ulayat yang dikelola sejak 1930 bisa diklaim sepihak dengan surat yang dasarnya diduga palsu, Apakah ada intervensi pihak tertentu sehingga penyelidikan hanya menyudutkan warga asli pemilik tanah serta Di mana keadilan ketika fakta sejarah dan hukum sudah jelas, tapi justru pihak yang dirugikan yang dipanggil berulang kali.
Intinya, Sejak 1930 lahan 42 hektar tanah ulayat Lubuk Hulu dikelola warga, bukan milik AURI dan juga bukan milik siapa-siapa, melainkan milik warga yang menjaganya sejak puluhan tahun lalu. Polres Batu Bara diminta adil: periksa dokumennya, jangan hanya menyudutkan korbannya! Rakyat Batu Bara menunggu jawaban.(Tim).
