SERGAP24.COM – KUBU RAYA, KALBAR – Penghentian operasional subpenyalur bahan bakar minyak (BBM) berdampak pada masyarakat di lima wilayah Kabupaten Kubu Raya, yakni Sungai Asam, Kubu, Teluk Pakedai, Batu Ampar, dan Sungai Kakap. Kondisi tersebut dikeluhkan warga, terutama masyarakat pesisir dan wilayah terisolasi yang kesulitan mendapatkan BBM dengan harga terjangkau. 28/10/2026.
Akibat terhentinya operasional subpenyalur, harga BBM di tingkat masyarakat dilaporkan mencapai Rp19.000 per liter untuk solar subsidi dan Rp15.000 per liter untuk Pertalite. Tingginya harga tersebut dinilai semakin membebani masyarakat yang menggantungkan kehidupan pada sektor perikanan, transportasi, dan usaha ekonomi lainnya.
Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kecamatan Batu Ampar, Ari, mengatakan keberadaan subpenyalur BBM sebelumnya sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar sehari-hari. Namun, sejak operasionalnya terhenti, warga harus menghadapi kesulitan mendapatkan pasokan BBM, sementara kebutuhan bahan bakar untuk menunjang aktivitas ekonomi tetap tinggi.
Persoalan ini telah dibahas dalam rapat melalui konferensi video bersama Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, DPRD Kabupaten Kubu Raya, Pertamina, dan BPH Migas yang berlangsung di Kantor Bupati Kubu Raya pada 27 Oktober 2026.
Namun, menurut Ari, pertemuan tersebut belum menghasilkan solusi konkret yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat terdampak. Ia menilai masih diperlukan kejelasan kebijakan dan langkah nyata dari BPH Migas agar persoalan distribusi BBM di wilayah terpencil dan pesisir tidak terus berlarut-larut.
Ari juga mempertanyakan kewenangan pihak yang memberikan penjelasan dalam rapat tersebut, karena menurutnya jawaban yang disampaikan belum memberikan kepastian mengenai perubahan regulasi maupun solusi bagi masyarakat. Kondisi ini dinilai membuat persoalan penghentian subpenyalur BBM semakin rumit.
“Keinginan kami, khususnya masyarakat Pulau Padang Tikar Pesisir, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya, agar subpenyalur BBM Pertalite dan Solar dapat diaktifkan kembali melalui kebijakan BPH Migas. Sebelumnya, subpenyalur tersebut sudah berjalan, tetapi kini terhenti. Jika memang subpenyalur tidak bisa dibuka kembali, seharusnya BPH Migas memberikan solusi dengan menghadirkan wadah distribusi berupa SPBU 3T maupun bentuk lain yang sesuai demi memenuhi kebutuhan masyarakat,” ungkap Ari.
Ia menegaskan, tingginya harga BBM sangat membebani masyarakat Padang Tikar dan wilayah sekitarnya. Ketersediaan bahan bakar dengan harga terjangkau menjadi kebutuhan mendasar karena berpengaruh langsung terhadap biaya transportasi, operasional nelayan, kegiatan usaha, dan penghasilan masyarakat.
Menurut Ari, pemerintah daerah bersama DPRD dan Pertamina telah berupaya memfasilitasi pembahasan dengan BPH Migas. Namun, tanpa kejelasan kebijakan dari lembaga yang berwenang, upaya tersebut dinilai belum cukup untuk menyelesaikan persoalan di lapangan.
“Kalau aturan yang menjadi dasar penghentian subpenyalur tidak ditinjau kembali atau tidak ada kebijakan alternatif dari BPH Migas, masyarakat akan terus kesulitan mendapatkan BBM sesuai kebutuhan dan kemampuan ekonomi mereka,” tegasnya.
Masyarakat berharap BPH Migas segera mengevaluasi kebijakan moratorium subpenyalur BBM dan membuka ruang bagi solusi yang sesuai dengan kondisi geografis wilayah pesisir serta kepulauan. Jika pengaktifan kembali subpenyalur tidak memungkinkan, pemerintah diharapkan memberikan kepastian mengenai alternatif distribusi, termasuk kemungkinan penyediaan SPBU wilayah 3T sesuai ketentuan yang berlaku.
Warga di lima wilayah terdampak berharap persoalan ini tidak berhenti pada rapat dan pembahasan semata. Mereka menantikan kebijakan nyata yang dapat menjamin ketersediaan BBM dengan harga yang lebih terjangkau, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat pesisir dan wilayah terisolasi di Kabupaten Kubu Raya dapat kembali berjalan dengan baik.
Redaksi
