SERGAP24.COM – PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT – Di tengah situasi mendesak yang melanda Kota Pontianak dan sekitarnya, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Barisan Pemuda Melayu (BPM) Kalimantan Barat mengambil sikap tegas. Ketua DPP BPM, Gusty Edi, mendesak Pemerintah Daerah dan seluruh pihak terkait untuk segera mengambil langkah nyata mengatasi darurat asap yang kian mengkhawatirkan serta krisis air bersih yang melanda warga.
Melalui rilis pers resmi yang disebarkan dalam bentuk materi publikasi digital, Gusty Edi menyampaikan kerisauan mendalam atas kondisi masyarakat. “Pemerintah diharapkan bisa mengambil langkah yang tepat untuk mengatasi masalah krusial ini di Pontianak,” tegas Gusty Edi.
Sikap BPM Kalimantan Barat ini merupakan respons atas penetapan status “Darurat Karhutla 2026” dan kondisi di lapangan yang menunjukkan “Darurat Asap” dan “Krisis Air Bersih Melanda” warga. Sebagai organisasi kepemudaan yang berkomitmen pada kesejahteraan rakyat, BPM Kalimantan Barat mengusung misi untuk:
”Kawal Solusi, Selamatkan Rakyat, Lindungi Masa Depan.”
Secara spesifik, BPM DPP merumuskan tiga tuntutan utama yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah, yang dirangkum sebagai berikut:
1. Segera Sediakan Distribusi Air Bersih Gratis: Mengingat air adalah kebutuhan pokok yang tidak bisa ditunda, pemerintah harus segera
mengaktifkan pendistribusian air bersih gratis kepada warga yang
terdampak, sebagai langkah tanggap
darurat yang mendesak.
2. Tingkatkan Kesiapsiagaan Posko
Kesehatan Haze (Asap): Kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas
utama. BPM mendesak peningkatan fasilitas, tenaga medis, dan
ketersediaan obat-obatan di posko-posko kesehatan haze untuk menangani keluhan penyakit terkait
pernapasan.
3. Audit Seluruh Izin Lahan Bermasalah:
Sebagai langkah korektif dan pencegahan jangka panjang, BPM mendesak adanya transparansi dan
audit menyeluruh terhadap seluruh izin penggunaan lahan, terutama yang terindikasi menjadi penyebab karhutla berulang.
Jangan lupa guna kan Masker,,pontianak- kalimanatan barat sudah termasuk Bencana luar biasa kabut Asap,kalau sampai terus menerus seperti ini Masyarakat akan jatuh Sakit,anak-anak terdampak penyakit Ispa dan termasuk orang dewasa,penanggulangan Benacana saya kiamat semakin hari bukan semakin membaik tapi malam makin tebal Kabut Asap di pontianak kalimantan barat,dan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah belum maksimal hingga sampai hari ini Bandara internasional Supadio Bisa lumpuh total akibat Bencana Kabut Asap tersebut
Berapa kerugian diakibatkan kan Bakar Lahan dan kabut asap apakah Masyarakat kalbar harus menghirup Udara yang tidak sehat ini,,Belum ada Solusi yang Maksimal oleh pemerintah Pusat mau pun pemerintah daerah di akibat kan Kebakaran Lahan dan kabut asap tersebut
Lebih lanjut, dalam tuntutan yang lebih luas, BPM DPP juga secara tegas menyuarakan permohonan agar:
”BPM Kalbar Desak Audit Anggaran Karhutla 2026″
Gusty Edi menegaskan bahwa akuntabilitas penggunaan anggaran untuk penanggulangan karhutla harus diperjelas demi memastikan dana rakyat digunakan secara efektif dan tepat sasaran. “Pemerintah harus hadir, tepat sasaran, dan bekerja untuk rakyat, bukan hanya untuk kepentingan sepihak di masa sulit ini,” tandasnya.
Sebagai penutup, BPM Kalimantan Barat juga mengingatkan semua pihak, termasuk masyarakat, untuk “Jaga Hutan, Selamatkan Kehidupan Pontianak”.
Masyarakat juga diharapkan aktif mendukung gerakan ini dengan menggunakan tagar resmi di media sosial :
#BPMkawalhutan
#Auditkarhutla2026
