BATU BARA ,Sergap24.id — Keabsahan sertifikat hak milik yang diterbitkan Kantor Pertanahan (BPN) Batu Bara atas nama Bunseng ditahun 2026. Di satu sisi, warga dan pengamat hukum menyoroti banyak kerancuan, dan dokumen tersebut diterbitkan dianggap tidak sesuai Prosedur,
Lahan yang menjadi sengketa bukan tanah kosong. Masyarakat Kelompok Tani di Desa Lubuk Hulu dulunya telah mengelola wilayah ini sejak puluhan tahun, bahkan sebelum kemerdekaan, sebagai tanah Garapan milik negara.
Namun, warga tiba-tiba berhadapan dengan fakta hukum: Bunseng memegang sertifikat resmi dari BPN. Dokumen ini pula yang menjadi dasar laporan polisi, sehingga menyebabkan perwakilan Kelompok Tani Lubuk Hulu dipanggil berulang kali oleh Polres Batu Bara, bahkan mendapat perintah untuk membongkar posko, plang batas, dan tanaman warga sendiri.
Masyarakat dan Kelompok Tani Perjuangan Lubuk Hulu melalui Wakil Ketua Abdul Rahman Jum’at 4 September 2026 yang mengatakan tidak akan diam saja. Mereka menyoroti sejumlah titik lemah besar dalam proses lahirnya sertifikat tersebut proses penerbitan kurang transparan tanpa diketahui warga .
Ditambah lagi jejak sertifikat milik Bunseng ada riwayat klaim yang menyebut lahan ini berasal dari serahan TNI AU tahun 1982, namun surat resmi Markas Besar AU menegaskan lahan tersebut tidak pernah menjadi milik Angkatan Udara menimbulkan dugaan asal-usul dokumen pendukung sertifikat diduga tidak jelas.
Bahkan bukan itu saja,Kelompok Tani Lubuk Hulu menuntut: 1. BPN Batu Bara membuka data lengkap proses penerbitan sertifikat secara transparan ke publik. 2. Dilakukan pemeriksaan ulang lapangan & verifikasi berkas oleh tim independen
Meski keraguan dan kritik dari masyarakat, pernyataan pihak BPN Batu Bara saat dikonfirmasi awak media sebelumnya justru menegaskan:“Sertifikat nya sudah ada terbit Dua sertifikat beriring nya waktu saat di tanya kembali sudah ada terbit Sebelas Surat Sertifikat yang diterbitkan instansi oleh Badan Pertanahan Negara (BPN) .
Kontradiksi yang membingungkan warga
kini benang kusut makin rumit: Kelompok Tani: Tunjukan bukti sejarah Tanah penguasaan, dan kerancuan prosedur BPN.
resmi, Polisi: Bertindak berdasarkan kekuatan sertifikat tersebut sementara Pemerintah Daerah: Belum ada langkah netral yang jelas.
Kasus ini menjadi ujian krusial: Apakah lembaga pertanahan menerbitkan hak berdasarkan fakta dan hukum, atau hanya atas dasar dokumen yang asal-usulnya sudah terbukti tidak benar.Jika dasar serahan TNI AU terbukti bohong, maka seluruh bangunan hukum sertifikat ini berpotensi batal demi hukum.
Warga Lubuk Hulu tidak akan mundur. Mereka menuntut keadilan agar tanah Garapan Warisan Leluhur tidak dirampas lewat jalur administrasi yang penuh kecurigaan. Pantau terus: apakah BPN akan berani terbuka dan membetulkan kesalahan. (Tim).
