PONTIANAK, KALBAR SERGAP24.COM – Isu dugaan dihentikannya penanganan kasus proyek jalan di Mempawah senilai Rp40 miliar yang sempat menyeret nama Ria Norsan kini memantik gelombang pertanyaan serius dari publik Kalimantan Barat.
Setelah sekian lama menjadi perhatian, munculnya informasi bahwa perkara ini disebut nihil kerugian negara dan berpotensi dihentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi justru memicu kecurigaan dan ketidakpuasan di tengah masyarakat. Rabu, 6/5/2026.
Publik bertanya proses panjangberujung nihi?
Tim Investigasi Jejakhukum Kalbar menyatakan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Mereka menilai, perubahan arah penanganan yang tiba-tiba menimbulkan tanda tanya besar.
“Publik berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jangan sampai proses panjang yang sudah berjalan justru berakhir tanpa penjelasan yang terang,” tegas perwakilan tim investigasi.
Isu penghentian perkara tanpa uraian yang terbuka dinilai berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.
Desakan Transpaeansi Jangan ada yang Ditutup-tutupi
Tim investigasi menegaskan akan menelusuri persoalan ini hingga ke akar. Mereka juga menyoroti pentingnya transparansi dari lembaga penegak hukum dalam menjelaskan setiap keputusan yang diambil.
Sorotan tajam kini mengarah pada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberikan penjelasan resmi, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Tanpa keterbukaan, spekulasi akan terus berkembang dan berpotensi memperkeruh situasi.
Janji Pemberantasan Korupsi Dipertaruhkan
Tim investigasi bahkan menyatakan akan membawa persoalan ini ke perhatian Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia.
Langkah tersebut disebut sebagai bentuk pengingat terhadap komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum tanpa tebang pilih.
“Pernyataan tegas tentang pemberantasan korupsi harus dibuktikan dalam praktik. Publik kini menunggu konsistensi itu,” ujar mereka.
Ujian Nyata Penegakan Hukum
Kasus ini kini tidak hanya soal dugaan proyek jalan, tetapi telah berkembang menjadi ujian kredibilitas penegakan hukum di mata publik.
Jika benar tidak ditemukan kerugian negara, maka penjelasan harus disampaikan secara terbuka dan rinci. Namun jika terdapat kejanggalan, maka proses hukum harus tetap berjalan tanpa kompromi.
Publik tidak hanya menuntut keadilan, tetapi juga kejelasan.
Tanpa itu, kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum berisiko semakin tergerus.
Sumber : Joni Iskandar
(Redaksi)
